PDIP Tunggu Revolusi Sistem Pemilu, Sindir Dominasi KIM Plus 84% di Senayan

Mediagaleryjati.biz.id Assalamualaikum semoga kita selalu bersatu. Di Artikel Ini saya ingin berbagi tentang POLITIK yang bermanfaat. Laporan Artikel Seputar POLITIK PDIP Tunggu Revolusi Sistem Pemilu Sindir Dominasi KIM Plus 84 di Senayan Dapatkan gambaran lengkap dengan membaca sampai habis.

Sistem Pemilu Perlu Diperbaiki

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti perlunya perbaikan sistem pemilu di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani.

Puan menilai sistem pemilu saat ini masih memiliki sejumlah kelemahan, seperti adanya praktik politik uang dan mahar politik. Ia juga menyoroti dominasi partai politik tertentu di DPR.

KIM Plus 84% di DPR

Puan menyinggung soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang menguasai 84% kursi di DPR. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem pemilu.

Ia menilai sistem pemilu yang proporsional tertutup dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Dengan sistem tersebut, pemilih akan memilih partai politik, bukan calon legislatif secara langsung.

Proporsional Tertutup

Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan sistem di mana pemilih hanya memilih partai politik, dan partai politik yang akan menentukan siapa saja calon legislatif yang akan duduk di DPR.

Sistem ini dinilai dapat mengurangi praktik politik uang dan mahar politik, serta memberikan kesempatan yang lebih adil bagi calon legislatif dari partai kecil.

Ambang Batas Parlemen

Selain sistem pemilu, PDIP juga mengusulkan adanya ambang batas parlemen. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah partai politik yang ada di DPR.

Dengan adanya ambang batas parlemen, hanya partai politik yang memperoleh suara di atas ambang batas tertentu yang dapat masuk ke DPR. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sistem kepartaian di Indonesia.

Distrik Pemilihan

PDIP juga mengusulkan perubahan dalam sistem distrik pemilihan. Saat ini, Indonesia menggunakan sistem distrik pemilihan berbasis kabupaten/kota.

PDIP mengusulkan agar sistem distrik pemilihan diubah menjadi berbasis provinsi. Hal ini dinilai dapat mengurangi praktik gerrymandering dan memberikan representasi yang lebih adil bagi seluruh wilayah Indonesia.

Pengawasan Pemilu

PDIP juga menekankan pentingnya pengawasan pemilu yang ketat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan memastikan pemilu berjalan secara adil dan demokratis.

PDIP mengusulkan agar pengawasan pemilu dilakukan oleh lembaga independen yang melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat sipil, akademisi, dan media.

Pendidikan Politik

Selain perbaikan sistem pemilu, PDIP juga menilai pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu dan hak-hak mereka sebagai pemilih.

PDIP mengusulkan agar pendidikan politik dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai saluran, seperti sekolah, media massa, dan organisasi masyarakat.